REFORMASI ADMINISTRASI DAN GOVERNANCE (4)

    Di tengah-tengah semakin berat dan kompleksnya tantangan bangsa Indonesia menghadapi era global saat ini, mengedepankan pembaharuan, pemikiran-pemikiran yang inovatif dan produktif pada lembaga pemerintah baik pusat dan daerah merupakan langkah dan sikap yang tepat serta patut mendapatkan dukungan dari semua komponen masyarakat.

Dengan kata lain Reformasi administrasi merupakan  suatu tindakan sosial yang sengaja dilakukan oleh pembaharuan administrasi dan diimplementasikan melalui suatu sistem yang telah mapan.  Administrasi adalah suatu produk budaya, suatu sub-sistem sosial yang merefleksikan nilai-nilai dari masyarakat luas.                         Pada hakekatnya reformasi diawali dengan adanya pembangunan. yang tidak selamanya pembangunan itu berjalan dengan mulus, dan tidak sesuai harapan. Agen perubahan (agent of change) melaksanakan penetapan suatu implementasi (solusi), yang sudah tentu dapat ditolak oleh pelaku pembangunan tadi. Tetapi mengingat hubungan baik, organisasi tersebut biasanya akan menerima dan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi pelaku agen perubahan. Agen perubahan tersebut terlibat dalam kegiatan-kegiatan identifikasi problem, yang dilakukan bersama dengan organisasi yang ada. Agen of change tentu harus didukung dengan pengetahuan terghadap masalah yang terjadi, kemudian harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

     Pada akhirnya seorang pemimpin, mampu memberikan contoh dalam menyikapi itu semua, kemudian bisa memberi motivasi dan penyemangat terhadap bawahanya dalam menghadapi masalah. jika di kaitkan dengan kopetensi reformasi administrasi dan governance yang dimiliki nantinya, tentu tidak hanya sekedar bisa namun harus profesional dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Hal itu dikarenakan, dalam penyempurnaan administrasi di hadapkan pada berbagai rintangan seperti tidak ada perubahan(status quo), pribadi yang kolot yang cenderung enggan mencurahkan tenaga dan dana untuk menerapkan pola baru mereka. Untuk itu semua seorang yang menjadi pemimpin harus mempunyai kekuatan dan teknik (power and skill) dalam memimpin. sehingga dengan gaya kepemimpinannya ia mampu melakukan perubahan-perubahan reformasi administrasi menuju good governance.                                                   

Reformasi Administrasi & Governance

1. Apa dan bagaimana hakekat reformasi administrasi dan governance bilamana dihubungkan dengan kompetensi yang akan dibentuk pada reformasi adminitrasi dan governance tersebut.

                Jika reformasi administrasi dan governance dikaitkan dengan kompetensi pembangunan yang saya sedang tempuh diperkuliahan ini, maka jika dipersatukan akan meghasilkan suatu kinerja yang sangat baik untuk kemajuan pembangunan bangsa indonesia, karena seiring dengan bangsa kita yaitu bangsa indonsia yang sedang berkembang, tentunya dengan adanya reformasi baru ini lah yang akan membantu kemajuan pembangunan ekonomi disegala bidang. Perlu diketahui bahwa Reformasi sangat bermakna sebagai suatu pembaharuan tanpa merusak atau bukan merupakan perubahan yang dilakukan secara radikal. Reformasi hadir untuk merubah tujuan dan struktur dengan maksud meningkatkan pembangunan. Hakekat reformasi berasal dari kegagalan atau patologi, sehingga diperlukanya suatu pembaharuan yang direncanakan secara hati-hati dan konsisten dalam mengambil langkah dengan mengunakan kekuasaan dalam mengubah suatu tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial yang bersih.

Selanjutnya saya ambil contoh diera reformasi soeharto. Setelah berakhirnya masa pemerintahan Soeharto dan melahirkan era reformasi di Indonesia kemudian menjadi suatu perjalanan baru bagi Indonesia dalam menentukan kebijakan ekonomi yang dipakai. Kebijakan yang ‘berorientasi ke dalam’ maupun kebijakan yang ‘berorientasi ke luar’ menjadi bahan pertimbangan yang dirasakan oleh setiap bangsa Indonesia. Dapat dikatakan ekonomi pada era reformasi saat ini sudah mulai cukup stabil. Sistem kebijakan pembangunan di negara Indonesia sudah menunjukan perbaikan ke arah yang lebih demokratis di era reformasi. Paling tidak di era reformasi semua proses pembangunan baik pusat maupun daerah di tuntut supaya harus melibatkan publik dalam proses perencanaan, pengawasannya hingga pelaksanaanya.                                                                   

Salah satu penyebab runtuhnya pembangunan diIndonesia adalah  Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) adalah merupakan kegagalan terbesar dalam pembangunan Indonesia, mulai dari pemerintahan masa Orde Baru hingga saat ini. KKN mengakibatkan dunia usaha dihadapakan pada “biaya-biaya siluman” dari pungutan tak resmi, yang menyebabkan proses produksi tidak efisien dan harga menjadi mahal. KKN juga menyebabkan rendahnya profesionalisme dan wibawa para pejabat negara dan mengakibatkan penegakan hukum amat sulit diterapkan di Indonesia. Salah satu kelemahan yang mencolok di era pembangunan reformasi adalah koordinasi, konsolidasi dan integrasi yang simpang siur para pelaku pembangunan.

bisa disimpulkan bahwa kalimat-kalimat teori diatas merupakan suatu hal yang sangat begitu merugikan bangsa Indonesia,maka disini kita sebagai generasi muda sangat memerlukan inisiatif yang bisa melumpuhkan pergerakan para pejabat yang tidak bermoral itu. Kemudian jika reformasi administrasi berjalan dengan baik dan pelayanannya terlaksana secara optimal maka pembangunan pun akan terlaksana dengan baik. Reformasi governance juga sangat perlu kita junjung tinggi agar pemerintahan yang baik dan bersih akan terwujud. Jika status quo nya tidak masuk akal, maka sistemnya pun akan tidak masuk akal juga. Status quo yang baik terlahir dari para pejabat politisi yang baik. Dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Sehingga diperlukanya suatu reformasi,walapun terdapat berbagai permasalan dalam reformasi misalnya status quo, tetapi sebagai generasi muda tidak boleh menyerah dengan permasalahan yang ada karena kita sudah dicetak dan dipersiapkan dengan berbagai kompetensi yang kita pelajari saat ini.

TUPOKSI PEMERINTAH DAERAH KECAMATAN SEKAYAM,KABUPATEN SANGGAU DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN YANG BAIK

ABSTRAK

Tugas dan fungsi utama pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat. Tolak ukur dalam pelayanan prima di antaranya yaitu transparan, cepat, tepat, mudah, murah, professional, jujur, adil dan merata serta bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN). Namun, kebenaran argumen ini perlu di buktikan melalui kegiatan penelitian agar di peroleh jawaban yang akurat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:                                        1) bagaimanakah pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Sekayam?                                             2) faktor apa saja yang menghambat pelayanan publik pada kantor Kecamatan Sekayam?                     3) bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Pelayanan Publik?                        Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan sumber data diperoleh dari responden dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelayanan publik pada kantor Kecamatan Sekayam yang diatur pada keputusan bupati tentang bentuk pelayanan publik yang ditangani pada kantor Kecamatan Sekayam adalah pelayanan pembuatan KTP sudah baik, pelayanan surat ijin usaha sudah cukup baik, akan tetapi masih membutuhkan perbaikan pada segi kejelasan kepastian,dan pelayanan SKTM/ JAMKESMAS sudah cukup baik sedangkan pelayanan surat ijin mendirikan banguanan (IMB) dapat dikatakan masih kurang dalam hal ketepatan waktu. Faktor yang menghambat pelaksanaan pelayanan publik pada kantor Kecamatan Taman yaitu (1) faktor internal meliputi tidak efisien waktu, adanya pungutan tidak resmi, kurangnya kedisiplinan pegawai,                                                                                                                                                     (2) faktor eksternal meliputi masyarakat kurang memahami peraturan dan prosedur yang sudah ditetapkan, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang administrasi perkantoran.       Solusi untuk mengatasi hambatan pelaksanaan pelayanan publik pada kantor Kecamatan Taman alternative penyelesaianya yaitu dengan melaksanakan berbagai program antara lain :                           (1) program pelayanan administrasi perkantoran,                                                                                      (2) program peningkatan sarana dan prasarana kantor,                                                                              (3) program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur,                                                                         (4) program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja.                        Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis menyarankan:                                         (1) Kualitas pelayanan publik pada kantor Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau senantiasa di tingkatkan menuju kriteria baik sesuai dengan standar pelayanan prima yang diinginkan.Cara yang bisa ditempuh adalah melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, yaitu dengan memberikan pelayanan yang profesional, cepat, tepat, mudah, dan murah guna mewujudkan kesejahteraan bersama.                                                                                                         (2) Transparan dalam memberikan pelayanan, terutama berkaitan dengan kepastian biaya dan waktu sangatlah penting. Hal yang dapat ditempuh kantor Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau adalah dengan cara menginformasikan kepada masyarakat secara jelas dan tertulis di papan pengumuman mengenai lama dan biaya pengurusan.                                                                                                       (3) Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat dan tepat, maka kantor Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau perlu melakukan penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana yang ada.     (4) Seluruh pegawai senantiasa harus meningkatkan disiplin waktu dan disiplin kerja. Cara yang bisa ditempuh adalah mematuhi peraturan mengenai jam kerja dan melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memberikan teguran kepada pegawai yang melakukan kesalahan dan sekaligus memberikan pemecahan bagaimana seharusnya. Apabila dengan teguran tidak juga membuat pegawai patuh dan taat pada peraturan yang ada, maka perlu adanya pemberhentian tugas.                                                                                                                                  (5) Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya administrasi kependudukan serta prosedur pelayanan yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku, cara yang bisa ditempuh adalah dengan mensosialisasikan program-program yang sudah direncanakan kepada masyarakat, baik melalui brosur maupun penyuluhan.

MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

Nama     : TEODORUS EGIE SAPULTURA

NIM      : 2012210081        

PRODI  : ILMU ADMINISTRASI NEGARA ( FISIP )

1. Pada hakekatnya pelayanan publik diera otonomi daerah pada masa sekarang merupakan salah satu variabel yang menjadi ukuran keberhasilan otonomi daerah dalam mengelola suatu daerahnya masing-masing. Karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan no.32 tahun 2014 tentang otonomi daerah, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah. yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat menuju peningkatan,pelayanan,pemberdayaan dan peran masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan melakukan prinsip demokrasi,pemerataan,keadilan,keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.Dan apabila peyalanan publik tidak melakukan pelayanan secara optimal maka kesejahteraan masyakatnya akan terukur tidak baik. Oleh karnanya sesuai dengan variabel penentu keberhasilan pelayanan publik maka kita bisa melihat maksud dan tujuan pelaksanaan dari otonomi daerah yang telah diberi kekuasaan dan wewenang dalam menjalankan dan mengurus urusan daerahnya masing-masing. Dengan memberikan pelayanan yang optimal pada daerah itu sendiri maka kita  telah mengetahui karekteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.sehingga  Dengan adanya hal seperti ini maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan optimal. Dan apabila pelayanan tersebut tidak dilakukan dengan baik dan jujur maka masyarak akan merasakan kesulitan dalam memperoleh pelayanan. Dan oleh karena itu sama saja otonomi daerah dianggap gagal dalam menjalakan tugas dan kewajibannya dalam pelayanan publik.

Gaya Kepemimpinan Pada Masa Kini Terhadap Pelayanan Publik

Nama/Nim : Teodorus Egie Sapultura/2012210081

No.HP : 089698065752

Nama Ortu/Alamat : K.Ratno & L.Luyana/Desa Raut 

Muara,Kec.Sekayam,Kab.Sanggau,Prov.Kalimantan Barat,HP :085750017027

Abstrak

Gaya kepemimpinan saat ini sangat kuat mempengaruhi masyarakat,dan oleh karenanya pelayanan publik juga perlu ditingkatkan untuk membantu masyarakat agar mengerti dengan cara kerja pemerintah pada saat sekarang ini.kepemimpinan yang baik mengajak seluruh kalangan masyarakat untuk menjadi agent of change yang baik dan sempurna,sehingganya dalam melakukan kegiatan ia bisa membuka efektivitas pelayanan yang baik kepada publik dan kepada seluruh kalangan masyarakat.                                                                                 

Dua agenda penting dalam gaya kepemimpinan masa kini terhadap pelayanan publik adalah kesejahteraan agenda mempekerjakan pemerintah dan orientasi mempekerjakan pemerintah di masyarakat . Dalam mencapai dua agenda yang diperlukan oleh serikat buruh dari proses keseluruhan kerjasama organisasi antara pemimpinan dan masyarakat yaitu,  Dengan cara organisasi yang sistem kerjasama sejumlah orang dapat mencapai target . Untuk operasi organisasi perlu kepala . Seseorang posisi pemimpin menempati dalam tugas organisasi melaksanakan kepemimpinan sehingga nantinya memberikan pelayanan yang baik danbisamemuaskanpublik.
Dalam kaitannya dengan pelayanan publik , maka pemimpin saat ini harus bisa memberikan kepuasan terhadap masyarak,dan kemudian dasar manajemen yang diambil adalah meliputi pelayanan publik dan pelayanan publik napas untuk semua jenis pelayanan publik administrasi kebaikan layanan , layanan barang , dan kegiatan pelayanan , untuk alasan setiap unit pelayanan publik sendiri berwenang untuk menyusun sistem pelayanan publik sesuai dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi publik yang bersangkutan . Demikian juga jenis layanan yang diberikan oleh masing-masing institusi atau pejabat (pemimpin) pelayanan publik karakteristik yang berbeda sendiri sehingga ada kebutuhan untuk mengatur beragam juga hal yang ingin dicapai atau disetujui bersama .
Hal demikian dapat diartikan bahwa dengan era otonomi dan desentralisasi saat ini pemimpin organisasi publik di daerah selain berpegang pada peraturan resmi , ia juga mengaku lebih memperhatikan situasi dan kondisi domain terutama pemangku kepentingan kekuatan lokal .peran pemimpin disini sangatlah penting sehingga banyak masyarakat yang ingin bisa memiliki sifat yang sama dengan pemimpin untuk memajukan dirinya sendiri serta orang lain.
Kata Kunci:  Model Kepemimpinan, Pelayanan Publik , Sektor Karakteristik , dan Peraturan .